Sandiaga Uno ke Bantargebang, Sopir Truk Sampah Teriak Minta Gaji

Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno berkunjung ke TPST Bantargebang usai berolahraga, Jumat 9 Maret 2018

Jakarta - Di Bantargebang, Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno diteriaki seorang sopir truk pengangkut sampah Dinas Kebersihan DKI yang meminta kenaikan gaji. Hari ini, Jumat, 9 Maret 2018, Sandiaga berolahraga sekaligus mengunjungi Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Bekasi.

Sopir truk tersebut berteriak ihwal kenaikan gaji kepada Sandiaga yang tengah diwawancara sejumlah wartawan. "Gaji enggak naik gaji," ucap sopir tersebut sembari mengendarai truk melintasi tempat Sandiaga berdiri.

Sandiaga pun menghentikan kalimatnya sejenak. "Nah, itu salah satunya langsung mendengarkan keluhan dari masyarakat," kata Sandiaga.

Kendati begitu, Sandiaga tak merinci apa yang akan dilakukan untuk merespons keluhan itu. Dia juga irit bicara soal kompensasi "uang bau" dari Pemerintah Provinsi DKI kepada warga Bantargebang yang saat ini sebesar Rp 600 ribu per tiga bulan.

"Kami ada kerja sama dan teknisnya ditangani Bu Premi (Premi Lasari, Kepala Biro Tata Pemerintahan DKI Jakarta)," ujarnya.

Sandiaga hanya mengatakan pengelolaan sampah di Bantargebang masih memerlukan sejumlah pembenahan, terutama dari sisi teknologi. Dia berujar ada sejumlah teknologi yang mulai diperkenalkan untuk pengelolaan sampah yang lebih sustainable.

Selain waste to energy, Sandiaga menyebut ihwal Black Soldier Fly (BSF)Composting sebagai alternatif pengelolaan sampah di Bantargebang. BSF Composting merupakan teknologi pengolahan kompos dengan larva dari lalat dari jenis tertentu. Sandiaga menuturkan larva itu dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak atau ikan.

Zaman Enak Orde Baru Ala Partai Tommy Soeharto, Masih Laku?

Tahun 2018 jadi momentum come back Tommy Soeharto ke dunia politik, lewat Partai Berkarya yang dinyatakan lolos ke Pemilu 2019.

Pria bernama asli Hutomo Mandala Putra itu menempati jabatan pucuk sebagai ketua majelis tinggi partai dan ketua dewan pembina.

Sejumlah nama purnawirawan jenderal juga ada dalam dalam daftar pimpinan, yakni Mayjen TNI (Purn) Muchdi PR sebagai Ketua Dewan Kehormatan, Laksamana TNI (Purn) Tedjo Edhy Purdijatno sebagai Ketua Dewan Pertimbangan dan Mayjen TNI (Purn) Syamsu Djalal selaku Ketua Dewan Penasihat.

Belakangan juga terkuak, ada nama Pollycarpus Budihari Prijanto dalam daftar anggota Partai Berkarya. Mantan kasus terpidana pembunuhan aktivis hak asasi manusia Munir itu tercatat sebagai kader dari Tangerang.

Saat dikonfirmasi, Sekretaris Jenderal Partai Berkarya, Badaruddin Andi Picunang membenarkan bergabungnya Pollycarpus. Ia mengatakan, partainya tidak takut keberadaan eks pilot Garuda Indonesia akan memengaruhi elektabilitas.

"Itu kan masa lalu. Kita tidak mempersoalkan latar belakang seseorang. Apalagi negara sudah membebaskannya," ujar Badaruddin kepada Liputan6.com di Jakarta, Rabu (7/3/2018) malam.

Bukan hanya Pollycarpus, meski dinyatakan bebas dan tak terbukti secara hukum, nama Muchdi Purwoprandjono atau Muchdi Pr juga sempat dikaitkan dengan kematian Munir tahun 2004 lalu.

"Beliau salah satu pendiri partai dan sekarang beliau dewan kehormatan," kata Badaruddin soal keberadaan nama Muchdi Pr.

Terkait keberadaan nama sejumlah purnawirawan jenderal dalam struktur dewan pimpinan pusat (DPP) Partai Berkarya, Badaruddin menganggap, itu adalah hal wajar.

Dia berkaca pada sejarah, di mana dulu Presiden Soeharto juga menempatkan perwira-perwira militer di tubuh Golkar untuk menangkal pengaruh paham komunis.

"Dulu Pak Harto membuat Golkar itu kan banyak dari TNI, Angkatan Darat khususnya, dalam rangka menghalau paham komunis. Itu kan jalan Pak Harto 32 tahun, beliau berkuasa lewat Partai Golkar. Beliau berhasil membangun bangsa ini. Saya kira irisannya dari situ," jelas dia.

Di sisi lain, Badaruddin tak menampik kalau daya jual Partai Berkarya tergantung pada Tommy Soeharto yang identik dengan trah Cendana. Ia juga mengakui jika sebagian program kerja partai ini mengadopsi dari Orde Baru.

"Semua orang bisa bilang begitu, karena di Berkarya ada Pak Tommy, itu wajar-wajar saja. Pak Tommy memang magnet partai ini. Program-program kita juga masih mengambil sebagian dari program yang unggul di masa Pak Harto yang bisa diterapkan saat ini. Misalnya trilogi pembangunan, yaitu keamanan, ekonomi dan pemerataan pembangunan," papar Badaruddin.

Untuk itulah, lanjut dia, Partai Berkarya membidik pemilih dari kalangan yang merasakan enaknya hidup saat Orde Baru berkuasa, tanpa melupakan generasi yang tumbuh di era sesudahnya.

"Kita enggak memungkiri bahwa ada segmen yang kita bidik ke sana. Tapi generasi sekarang juga kita kasih ruang. Tapi, yang kita tonjolkan bukan rezimnya, tapi semangatnya. Dulu ada pasar inpres, sekolah inpres. Itulah yang mungkin dirindukan orang yang punya masa lalu dengan Orde Baru," jelas Badaruddin.

Ketika ditanyakan, apakah untuk mewujudkan semua itu Tommy Soeharto ingin memimpin Indonesia di masa depan, dia tak menampik.

"Itu pasti. Semua pimpinan partai bermimpi untuk jadi pimpinan di negeri ini. Apa itu lewat legislatif atau eksekutif.

Seandainya partai baru diberi peluang presidential threshold itu 0 persen, Partai Berkarya akan mengunggulkan Pak Tommy," tegas Badaruddin.

Untuk itu, salah satu langkah untuk mendorong Tommy menuju kepemimpinan nasional adalah dengan menjadikan pria berusia 56 tahun itu sebagai Ketua Umum Partai Berkarya.

"Di rapimnas tanggal 10-13 Maret di Solo, kita akan meminta Pak Tommy sebagai ketua umum partai," pungkas dia.

Keruk Emas RI hingga 2041, Freeport Bakal Setor Rp 82 Triliun ke Negara

Tambang Freeport

Jakarta - PT Freeport Indonesia akan menyetor kewajiban kepada Indonesia sebesar US$ 6 miliar dari 2018 sampai 2041. Setoran itu akan masuk di pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Sementara tahun ini, pendapatan negara dari perusahaan tersebut sebesar US$ 756 juta.

Executive Vice President ‎PT Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan, dengan adanya kepastian perpanjangan ‎masa operasi 2 x 10 tahun, maka Freeport dapat memperkirakan besaran PNBP yang disetor ke negara hingga 2041, yaitu sebesar US$ 6 miliar. Jika dihitung dengan kurs rupiah saat ini sebesar Rp 13.700 per dolar AS, maka setoran itu sekitar Rp 82,2 triliun dalam kurun waktu 24 tahun mendatang.

"Total PNBP diperkirakan untuk 2018 sampai 2041 sampai US$ 6 miliar," kata Tony saat rapat dengan Komisi VII DPR, di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

Tony mengungkapkan, untuk realisasi total PNBP yang diterima negara dari kegiatan pertambangan Freeport selama 2017 mencapai US$ 151 juta. PNBP tersebut terdiri dari royalti sebesar US$ 150,9 juta, iuran tetap US$ 0,4 juta, PNBP lainya US$ 0,1 juta.

"Kalau realisasi total PNBP US$ 151 juta di 2017," tutur Tony.

Tony melanjutkan, sepanjang 2017,  Freeport Indonesia juga telah menyetor dividen ke pemerintah sebesar US$ 135 juta, bea keluar US$ 82 juta, PPh Badan US$ 108 juta dan penerimaan lainnya US$ 280. Jika total dengan PNBP, maka uang yang disetorkan Freeport ke negara mencapai US$ 756 juta atau Rp 10 triliun.

"Sehingga total penerimaan negara yang dibayar Freeport Indonesia mencapai US$ 756 juta atau Rp 10 triliun," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah Indonesia memberikan perpanjangan masa operasi ke Freeport Indonesia selama 2 x 10 tahun. Perpanjangan masa operasi tersebut berlaku setelah berakhirnya masa kontrak pada 2021.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkapkan, dari hasil negosiasi yang dilakukan, salah satu poin yang telah disetujui adalah ‎perpanjangan masa operasi 2 x 10 tahun.

‎"Presiden setuju berdasarkan UU Nomor 4 tentang Minerba. Perpanjangan operasi maksimum 2 x 10 tahun," kata Jonan.

Dengan ketetapan tersebut, setelah kontrak Freeport habis pada 2021, masa operasinya kembali diperpanjang sampai 2031. Namun, pemerintah tidak langsung memperpanjang masa operasi setelah 2031.

Jonan menuturkan, harus ada syarat yang harus dipenuhi oleh perusahaan tambang asal Amerika Serikat tersebut, jika ingin mendapat perpanjangan masa operasi untuk periode 10 tahun berikutnya hingga 2041.

‎"Nanti tergantung syaratnya, pajak misalnya. Bisalah, saya bilang ke Freeport, tentunya kita punya kepentingan yang sama besar," tutur dia.

Jonan mengungkapkan, syarat tersebut akan dicantumkan dalam ketentuan IUPK. Dengan ada kepastian ini, Freeport Indonesia bisa langsung mengusulkan perpanjangan masa operasi untuk periode 10 tahun pertama.

"Perpanjangan pertama bisa dicantumkan segera, lima tahun kedua nanti bisa diajukan 2021," tutur Jonan


Sebab Pemerintah Ingin Kuasai Saham Freeport Sebelum 2021

Pemda Papua Dapat 10 Persen Saham Freeport
Menteri ESDM, Ignasius Jonan saat acara penandatangan perjanjian Pengambilan Saham Divestasi PT Freeport Indonesia, Jakarta, Jumat (12/2). Holding perusahaan tambang akan mendapatkan 51% saham dari PT Freeport Indonesia. (Liputan6.com/Johan Tallo)
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengungkap penyebab pemerintah kukuh memiliki 51 persen saham PT Freeport Indonesia sebelum habis kontrak pada 2021.

Jonan mengatakan, jika pemerintah mengambil alih saham 51 persen setelah habis kontrak pada 2021, maka harus menempuh cara membayar nilai buku seluruh investasi yang diakukan Freeport selama beroperasi di Indonesia.‎ Hal ini telah diatur dalam Kontrak Karya (KK) antara Freeport dan pemerintah.

"Jawabannya satu bahwa kalau mislanya ditunggu 2021 ambil alih harus bayar sekurangnya nilai buku dari semua investasi Freeport dilakukan di situ," kata Jonan, di Kantor‎ Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (5/3/2018).

‎Jonan melanjutkan, jika proses tersebut yang ditempuh tidak mudah, akan memakan banyak waktu dan biaya yang besar.

"Nanti kalau penilaiannya pengambilalihan juga bukan saya bilang tidak mudah, makan waktu dan harus bayar karena di kontrak karya gitu," ungkap dia.

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Bambang Gatot menuturkan, dalam KK menyebutkan perusahaan berhak mengajukan perpanjangan kontrak. Poin ini multitafsir karena bisa disalahartikan dan mengakibatkan penyelesaian jalur hukum arbitrase.

"Perusahaan berhak mengajukan perpanjangan itu menjadi perhatian sendiri, kemungkinan bisa diarbitrase," tandasnya.

Menkumham: Jika Mau Grasi, Ba'asyir Harus Mengaku Salah

Jakarta - Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan pemerintah tidak bisa berinisiatif memberikan grasi atau pengurangan masa tahanan terhadap terpidana kasus terorisme Ustaz Abu Bakar Ba'asyir. Jika mau grasi, maka Abu Bakar Ba'asyir harus mengakui kesalahan terlebih dulu.

"Kalau mau grasi, harus dimohonkan yang bersangkutan, berarti mengaku salah," kata Yasonna saat ditanya wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Yasonna menjelaskan, grasi itu harus dimohonkan yang bersangkutan secara langsung kepada presiden. Nantinya, permohonan itu juga akan dimintai pertimbangan ke Mahkamah Agung (MA).


Baca juga: Ketua MUI: Sebar Hoax, Muslim Cyber Army Bisa Picu Konflik


"Nanti yang bersangkutan sampaikan melalui proses pribadi langsung, tidak proses dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kita mintakan pertimbangan Mahkamah Agung, baru Presiden memberi keputusan," jelasnya.

Meski demikian, hingga kini, Yasonna menegaskan belum ada permohonan grasi dari Abu Bakar Ba'asyir. "Belum," katanya.

Sementara itu, terkait dengan opsi tahanan rumah untuk Abu Babar Ba'asyir, Yasonna menegaskan hal itu tidak bisa. Sebab putusan pengadilan terhadap Abu Bakar Ba'asyir yakni terpidana dan dikenai kurungan penjara 15 tahun.

"Itu kan putusannya dari pengadilan bukan tahanan rumah, mana bisa tahanan rumah. Kan undang-undangnya tidak demikian," ujarnya.

Meski demikian, Yasonna menegaskan, selama ditahan Abu Bakar Ba'asyir akan diberi pelayanan yang baik oleh negara. Bahkan Abu Bakar Ba'asyir akan diberi pendamping, mengingat usianya yang sudah tua.

"Selama di sana (di tahanan) dia kita kasih fasilitas yang baik, anytime perlu berobat kita kasih, beliau juga ada pendamping berbeda dengan yang lain, karena uzur ada selalu damping yang mendampingi beliau. Kita betul-betul treat beliau dengan baik lah," kata Yasonna.

Studio musik Rhoma Irama ditembak orang tak dikenal

Minggu, 4 Maret 2018 16:07

Studio milik Raja Dangdut, Rhoma Irama, di kawasan Depok, Jawa Barat, ditembak orang misterius. Penembakan terjadi pada Sabtu (3/3/2018) siang. Beruntung tidak ada korban luka atau korban jiwa akibat kejadian tersebut.

Proyektil peluru ditemukan di studio milik Rhoma Irama
Manggung di nikahan pengusaha Binuang, Rhoma Irama disawer Harley Davidson
Rhoma Irama jadi Jurkam Khofifah di Pilgub Jatim untuk kedua kali
Putri Rhoma Irama, Debby Veramasari Irama mengatakan saat penembakan terjadi, Rhoma Irama sedang tidak berada di tempat. Salah satu bagian pada sisi studio Rhoma itu mengalami kerusakan.

"Iya, memang benar (terjadi penembakan), tetapi alhamdulillah tidak ada korban luka atau korban jiwa. Hanya temboknya saja (rusak). Papa juga sedang tidak di sana saat kejadian," ungkap Debby Rhoma dikutip dari liputan6.com, Minggu (4/3).

Hingga kini, pihak kepolisian masih terus mencari informasi mengenai kejadian penembakan studio milik Rhoma. Hanya saja, pelaku penembakan studio masih misterius karena tidak terekam CCTV.

"Pelakunya belum ketahuan. Karena di CCTV juga enggak terlihat di mana pelakunya," ujar Debby Rhoma.

Kasat Reskrim Polresta Depok Komisaris Putu Kholis Aryana membenarkan peristiwa itu. "Ya benar, kejadiannya kemarin. Saat ini sedang dalam penyelidikan," ujarnya.

Dia enggan membeberkan lebih lanjut teror yang menimpa raja dangdut itu. Yang jelas, polisi menemukan proyektil peluru di lokasi. "Saat ini tim Puslabfor dan penyidik sedang olah TKP," kata Putu.

Memberi Angpau Barongsai Cap Go Meh, Anies Baswedan Terperosok

Memberi Angpau Barongsai Cap Go Meh,

 

Anies Baswedan Terperosok

Sabtu, 3Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terperosok saat hendak memberi angpao kepada barongsai pada acara Festival Pecinan 2018 di Jalan Pancoran Petak Sembilan Glodok, Jakarta Barat. Sabtu, 3 Maret 2018

 Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno menonton atraksi barongsai Kong Ha Hong dalam Festival Pecinan dan Cap Go Meh 2018 di China Town Glodok, Jakarta Barat, Sabtu, 3 Maret 2018. Keduanya begitu menikmati atraksi berbahaya yang dipertontonkan oleh kelompok yang pernah memenangi kejuaraan barongsai kelas internasional itu.

Pembawa acara menyampaikan bahwa jika barongsai membuka mulut, para hadirin harus memberikan angpau. Diingatkan juga agar pemberian angpau tidak diberikan saat barongsai melakukan atraksi berbahaya, seperti sedang jungkir balik. “Sebagai penutupan nanti Pak Anies Baswedan dan Pak Sandiaga Uno yang menyerahkan angpau,” kata dia. Saat barongsai membuka mulutnya, Anies Baswedan sigap menuruni tangga, menuju barongsai yang lokasinya beberapa meter dari atas panggung.

Saat berjalan menuruni panggung menuju barongsai, tiba-tiba Anies Baswedan terperosok dan terjatuh. Dengan sigap, dia kembali bangun dan menghampiri barongsai untuk menyerahkan amplop berwarna merah sebagai angpau. Tepuk tangan membahana.

Meski tidak membahayakan, insiden yang menimpa Anies Baswedan membuat terkejut dan khawatir banyak pihak. Sedangkan Sandiaga Uno yang sempat khawatir, langsung tersenyum begitu Anies yang sigap berdiri tegak.

Dari pengamatan Tempo, penyebab terperosoknya Anies Baswedan, karena anak tangga matras berwarna biru yang dipijaknya bergoyang. Seusai acara, Anies tidak mengomentari dirinya yang sempat terperosok.

Menurut Anies Baswedan, dia bukan hanya kagum tapi rasa khawatir para pemain barongsai terjatuh. Khawatir karena gerakannya begitu cepat dan tangkas. “Ini harus bisa dilihat lebih banyak lagi. Mudah-mudahan nanti lebih sering pentas. Kapan-kapan kita undang ke Balai Kota untuk pentas di Balai Kota,” ujarnya.

Setya Novanto Kaget Nama SBY Muncul di Kasus E-KTP

Setya Novanto Kaget Nama SBY Muncul di Kasus E-KTP

            Jakarta Terdakwa kasus dugaan korupsi e-KTP, Setya Novanto atau Setnov, membantah jika pihaknya disebut memiliki rencana besar terkait munculnya nama Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dalam persidangan.

Setya Novanto menegaskan, pihaknya juga baru mendengar dan mengetahui penyebutan nama Ketua Umum Partai Demokrat itu saat Mirwan Amir bersaksi dalam persidangan Kamis, 25 Januari 2018.


Menurut dia, seharusnya pihak Partai Demokrat atau khususnya SBY mengonfirmasi ke Mirwan Amir.
"Ya itu kan semua dalam persidangan. Jadi ya memang Mirwan yang lebih tahu karena dia kan waktu itu dari Demokrat. Perlu dipertegas dari Mirwan karena kan beliau yang tahu perkembangan saat SBY jadi presiden. Saya baru tahu dan kaget juga," kata Setya Novanto sesaat sebelum sidang di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (12/2/2018).

Mantan Ketua DPR RI itu menuturkan, sampai sejauh ini pihaknya juga belum bisa menyimpulkan apakah keterangan Mirwan benar atau hanya mengada-ada. Yang jelas, pernyataan Mirwan harus kembali dikonfirmasi lagi dan diperlukan bukti serta keterangan tambahan.

"Kebenaran-kebenaran itu harus ya diklarifikasi lagi kepada Mirwan secara jelas," kata dia.



Cari Kebenaran

Terdakwa dugaan korupsi pengadaan e-KTP, Setya Novanto menyimak kesaksian mantan Wakil Ketua Komisi II DPR, Ganjar Pranowo pada sidang lanjutan di Pengadilan Tipikor, Kamis (8/2). Sidang mendengar keterangan saksi. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Setya Novanto menuturkan, posisi dirinya saat ini bukan untuk menyeret pihak lain, melainkan untuk mencari kebenaran. Dia juga menolak apabila disebutkan bahwa munculnya nama SBY dilatarbelakangi permufakatan jahat antara dirinya dan Mirwan.

"Saya kan baru tahu juga di persidangan. Mirwan bicara demikian. Kemudian itu dipertanyakan Pak Firman. Pak Firman ingin klarifikasi kebenarnya. Waktu saya tanya apa Pak Firman sudah tahu masalah itu, dijawab belum. Saya klarifikasi kemudian klarifikasi juga soal itu. Jadi tak tahu sama sekali," tutur Novanto.

Dia menyatakan, nama SBY sudah muncul saat mantan Mendagri Gamawan Fauzi bersaksi. Begitu pula mengenai ada rapat-rapat di kantor Wakil Presiden terkait permasalahan e-KTP.

"Dalam sidang sudah dijelaskan Pak Gamawan selaku Mendagri. Itu dapat disimpulkan sendirilah oleh wartawan," Setnov memungkasi.
 ‎
SBY Lapor ke Bareskrim Polri

SBY Bantah Pencatutan Namanya di Proyek e-KTP

Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat akan memberi keterangan pers di DPP Partai Demokrat, Jakarta, Selasa (6/2). (Liputan6.com/JohanTallo)
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) resmi melaporkan Firman Wijaya ke Bareskrim Polri. SBY melaporkan kuasa hukum Setya Novanto atau Setnov bersama sang istri, Ani Yudhoyono.

"Saya sebagai warga negara yang menaati hukum, tetapi juga ingin mencari keadilan, secara resmi melaporkan Saudara Firman Wijaya," ujar SBY usai melapor di Bareskrim Polri, Selasa (6/2/2018).

Menurut SBY, Firman sudah mencemarkan nama baiknya dengan coba menelisik dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi e-KTP.

"Saudara Firman saya nilai telah melakukan fitnah dan mencemarkan nama baik saya berkaitan dengan permasalahan e-KTP. Selebihnya saya serahkan kepada Tuhan Mahakuasa, Allah SWT," kata Presiden keenam RI itu.

Sebelumnya, Firman Wijaya sempat menelisik adanya tanggung jawab pemerintahan terhadap proyek pengadaan e-KTP yang akan dijalankan pada 2011. Firman sempat bertanya kepada saksi Mirwan Amir yang merupakan mantan politikus Demokrat.

Ketua MUI: Sebar Hoax, Muslim Cyber Army Bisa Picu Konflik

Ketua MUI: Sebar Hoax, Muslim Cyber Army Bisa Picu Konflik

Ketua Umum MUI Pusat, Maruf Amin memberi keterangan terkait polemik ucapan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama di Jakarta, Kamis (13/10). Ia meminta masyarakat tetap tenang menyikapi hal tersebut. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

         Jakarta - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Ma'aruf Amin meminta Kepolisian mengusut kasus penyebaran berita bohong alias hoax dan ujaran kebencian yang dilakukan oleh kelompok Muslim Cyber Army (MCA).

"Siapa saja yang menyebarkan hoax itu dari mana saja ya harus diproses. Karena itu pihak kepolisian tidak usah ragu dimana saja harus diproses," kata Ma'aruf di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (28/2/2018).


Menurut dia, apa yang dilakukan oleh MCA bisa menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat. Ia khawatir, bila penyebaran hoax masih terjadi bisa memicu konflik.

"Itu bisa menimbulkan kegaduhan, bisa terjadi konflik," ucap Ma'aruf.

Ma'aruf Amin juga menyesalkan kelompok tersebut menamakan diri sebagai Muslim Cyber Army. Hal itu malah merusak citra Islam.

"Jangan juga menggunakan nama muslim kan dan yang penting jangan melakukan hoax itu supaya negara ini aman. Negara ini harus kita jaga kawal supaya keutuhan bangsa tetap terjaga saya kira itu," tandas Ma'aruf.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangkap sejumlah orang terkait kasus penyebaran berita bohong alias hoax dan ujaran kebencian alias hate speech. Mereka diindikasikan tergabung dalam kelompokMuslim Cyber Army (MCA).

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal mengatakan, pihaknya terus mengejar dalang di balik penyebaran hoax dan ujaran kebencian ini. Bahkan, Polri tengah memburu terduga pelaku hingga ke Korea Selatan.

"Tim sudah bergerak juga melakukan pengembangan. Ada satu tersangka yang sudah kita kejar, tidak di Indonesia. Benar (Korsel) salah satunya," ujar Iqbal di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa 27 Februari 2018.

Hanya saja, Iqbal enggan mengungkapkan lebih rinci berapa jumlah orang yang tengah diburu di luar negeri terkait kasus ini penyebaran hoax dan ujaran kebencian.

"Ini semua adalah upaya harkamtibmas agar keamanan dan ketertiban masyarakat di republik ini stabil apalagi menjelang tahun politik," ucap dia.